Utang dan Kemiskinan

Apa pengaruh Utang secara ekonomi, social, dan politik bagi pemerintah Indonesia ?

• Bagi pemerintah Indonesia, utang merupakan beban kewajiban yang harus di bayar, sehingga besar utang yang harus di bayar oleh pemerintah Indonesia, mempengaruhi besarnya anggaran pembangunan. Semakin besar utang yang harus dibayar, maka semakin kecil dana yang dapat dialokasikan untuk pembangunan.
• Pemberian utang selalu diikuti dengan berbagai persyaratan, yang mempengaruhi kedaulatan pemerintah untuk menentukan arah kebijakan politik ekonomi. Bahkan juga berpengaruh pada hampir seluruh kebijakan politik Indonesia. Misalnya, IMF memberikan beberapa persyaratan seperti penyehatan Bank (sehingga mengakibatkan timbulnya utang Dalam Negeri), kemandirian BI, pencabutan berbagai bentuk subsidi kebutuhan dasar serta terlaksananya agenda globalisasi ekonomi (pemberlakuan privatisasi, liberalisasi perdagangan dan perubahan kebijakan atau deregulasi ekonomi) untuk memudahkan dan menguntungkan penanam modal asing. Sehingga utang seringkali berdampak negatif pada kedaulatan ekonomi pemerintah.
• Semakin kecil dana pembangunan dan semakin besar pengaruh globalisai maka akan semakin kecil kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Services) seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha bagi kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.
• Semakin kecil kesempatan pemerintah untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka semakin kecil pula kemampuan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan akan terus bertambah dan penurunan kualitas sumber daya manusia terus berlanjut.
• Semakin berkurang kemampuan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, maka akan semakin berkurang pula kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Apa pengaruh Utang secara ekonomi, social, dan politik bagi masyarakat Indonesia ?

• Kecilnya alokasi dana pembangunan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bantuan permodalan usaha kecil, meningkatkan harga BBM (setelah pencabutan subsidi) berakibat :

1. besarnya biaya pendidikan, sehingga banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah akibat ketidak mampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya
2. Mahalnya harga obat, biaya perawatan rumah sakit/klinik.
3. Mahalnya ongkos persalinan (untuk melahirkan)
4. Ongkos transportasi dan belanja untuk kebutuhan dapur menjadi sangat mahal
5. Di pedesaan, perempuan yang dulu dipaksa/dibujuk untuk memasang alat KB, sekarang mereka tidak dapat membayar ongkos kontrol kesehatan untuk KB dan tidak dapat mengganti alat kontrasepsinya.

• Semakin mahal biaya kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) maka semakin besar pula anggaran rumah tangga yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Sementara kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga juga semakin kecil. Akibatnya, rakyat menjadi semakin miskin.
• Untuk dapat menjalankan kegiatan rutin (anak dapat sekolah, makan 3x sehari, dll) sebuah keluarga harus mengeluarkan dana sekurang-kurangnya Rp. 40.000 sehari. Sementara sebagian besar masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp. 20.000 sehari.

Berapa besar Utang Indonesia ?

Jumlah utang luar negri dan dalam negri begitu besar yaitu hampir US$ 140 milyar

Bagaimana Utang Indonesia di Bayar ?

• Mengambil alokasi APBN. Lebih dari 50% pendapatan kita digunakan untuk membayar utang. Setiap tahun kita harus membayar sekitar US$ 5-6 milyar.
• Menjual Asset Negara (seperti penjualan beberapa perusahaan milik negara.
• Menggali utang baru untuk membayar utang

Apa peranan lembaga kreditor di Indonesia barkaitan dengan utang?

• CGI: Hanya mendiskusikan “debt management;” (pengelolaan utang) yang diukur dari pendekatan makro ekonomi semata (angka pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, peningkatan konsumsi ) tapi tidak pernah mengukur dampak utang terhadap kemiskinan dan pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya bagi masyarakat Indonesia. Selain itu CGI juga menyarankan untuk menutup utang dan membiayai kekurangan dana pembangunan dengan berutang
• IMF: memberikan penjadwalan ulang: dengan syarat: liberalisasi, deregulasi, privatisasi ( pencabutan tariff impor: paha ayam dan gula, air, listrik, telkom, sector finansial)
• Bank Dunia : memberikan utang dengan syarat yang sama dengan syarat IMF

IMF, WTO dan Bank Dunia bekerja sama menggolkan prinsip liberalisasi, deregulasi dan privatisasi yang dikenal juga dengan Washington Konsensus

Kemiskinan (dalam definisi dan jumlah )

• Sejak krisis jumlah orang miskin di Indonesia mencapai lebih 126 juta,
• Standar Bank Dunia: garis kemiskinan: mereka yang berpendapatan US$ 2 per hari.
• Sekitar 90 juta penduduk Indonesia hidup dalam di lingkungan pandemic malaria terutama di NTT, NTB, Papua dan sebagian Jawa.
• Dari jumlah 440 daerah (kabupaten & Kota) sebanyak 199 daerah (Kabupaten dan Kota ) dinyatakan sebagai daerah tertinggal dan miskin oleh Menteri Pengembangan daerah Tertinggal dan Presiden Susilo bambang Yudhoyono
• Sejumlah 535.000 orang hidup sebagai pengungsi karena konflik dan bencana alam di(Aceh, Kalimantan, Maluku dan Sulawesi) (data worl bank)
• Sejumlah 441.000 orang menjadi pengungsi akibat bencana Tsunami dan gempa bumi (data dari worl bank)

Siapa saja yang menyebabkan kemiskinan:

• Nasional berbagai kebijakan terutama yang menyangkut masalah akses dan asset terhadap sumberdaya alam;
• Internasional: program-program IMF, WTO dan Bank Dunia: pencabutan subsidi pupuk, BBM, dilaksanakannya privatisasi. Turunan dari LOI IMF yang menjadi UU: uu investasi, migas, air, listrik

Bagaimana Komitmen Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

• Indonesia terikat dengan perjanjian internasional: dengan Bank Dunia: harus membuat Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) atau SPKN (Strategi Pengangulangan Kemiskinan Nasional
• Di seluruh dunia yang masuk dalam kategori Highly Indebted Poor Income Country dan akan mendapatkan pengurangan utang, harus membuat PRSP.
• Peluang dengan PRSP adalah bahwa dokumen ini dibuat oleh pemerintah negara yang bersangkutan,
• Indonesia sebagai anggota PBB menyetujui melaksanakan MDG (Millenium Developmen Goal), yaitu sebuah usaha global, bersama, kerjasama utara-selatan untuk mengatasi masalah kemiskinan
• Namun sayangnya, komitmen Indonesia ini hanya ditataran wacana/retorika, karena APBN sebagai tolok ukur implementasi komitmen tersebut justru menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pembayaran utang dan tidak mengalokasikan cukup dana untuk penanggulangan kemiskinan.

Efektifkan PRSP dan upaya pengurangan kemiskinan ?

• PRSP banyak sekali mengadopsi program IMF yang dikenal dengan Structural Adjustment Program (SAP)
• Indonesia sejak tahun 2000 juga berkewaiban membuat PRSP (dimuat dalam LOI). Dan pada bulan Mei 2004 Indonesia mengeluarkan Strategi Penanggulangan Kemsikinan Nasional (SPKN).
• SPKN tidak mencantumkan strategi makro, tetapi hanya berdasarkan semacam isian proyek/daftar kegiatan saja.
• SPKN mengintegrasikan Indikator keberhasilan MDGs
• SPKN sekarang sedang diperbaiki di BAPPENAS. PRSP di mananpun juga selalu memasukkan masalah penanganan utang, tetapi di Indonesia tidak ada masalah pengurangan utang.
• Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RJPM)
• SPKN dan rencana penanggulangan kemiskinan tidak dapat dinilai efektif karena strategi pembiayaannya tidak disampaikan dalam rencana tersebut.

Apa itu MDGs

Kespakatan dan upaya global untuk mengurangi ½ penduduk miskin samapi pada tahun 2015

Adapun delapan tujuan MDG itu adalah sebagai berikut:

1. halving extreme poverty and hunger.
2. achieving universal primary educatio
3. promoting gender equality
4. reducing under-five mortality by two-thirds
5. reducing maternal mortality by three-quarters
6. reversing the spread of HIV/AIDS, malaria and TB
7. ensuring environmental sustainability
8. developing a global partnership for development, with targets for aid, trade and debt relief

Efektifkah MDGs

• Kampanye di tingkat internasional menggunakan MDGs untuk merombak masalah penanganan utang, relasi yang adil antara negara di belahan Utara dan Selatan.
• Goals ke 8 adalah peluang untuk meminta komitmen negara kaya untuk mengurangi kemiskinan melalui penghapusan maupun pengurangan utang .
• Indonesia berkewajiban membuat laporan pencapaian MDG, dan tanggal 5 Agustus 2004 pemerintah meluncurkan laporan MDG.
• Sayangnya, Laporan Indonesia tidak mengelaborasi kemajuan dari pencapaian goal ke 8. Laporan baru disampaikan pada bulan Agustus tahun 2005.

Privatisasi

• Adalah pengelolaan sumber daya kepada pihak swasta.
• Privatisasi dianggap sebagai salah satu jalan menutup defisit anggaran dan sumber pembiayaan bagi pembangunan.
• Sampai sekarang belum bisa dibuktikan bahwa privatisasi yang telah dilakukan bisa menutupi defisit tersebut.
• Adalah akibat perjanjian kita dengan IMF dan sekarang diteruskan dalam INPRES no 5/2003 atau dikenal juga dengan White Paper.

Apa akibat dari privatisasi bagi rakyat ?

• Kelangkaan BBM, harga listrik, air dan telpon yang selalu naik,
• Di lapangan, privatisasi air juga banyak menimbulkan konflik atas penguasaan sumber daya air.
• Privatisasi air selalu dikatakan oleh Pemerintah dan Bank Dunia sebagai keikut sertaan swasta dalam pengelolaan air

Peranan lembaga donor/kreditor dalam menanggulangi kemiskinan:

• Memaksa pemerintah Indonesia untuk menangani masalah kematian bayi, ibu dan anak, drop out sekolah, pengangguran dengan menawarkan technical assistance and program assistance, tetapi tidak pernah mengkaitkan program ini dengan pentingnya pengurangan utang;
• CGI membuat working group on poverty, tetapi tidak pernah mengkaji apakah kebijakan privatisasi dan seluruh program IMF berkontribusi terhadap adanya kemiskinan.