“RT 5 Abaikan Kepentingan Petani Smallholder”

Pertemuan Kelompok Mejabundar (RSPO), Kuala Lumpur, Malaysia

Siaran Pers
21 November 2007

“RT 5 Abaikan Kepentingan Petani Smallholder”

Petani kecil kelapa sawit dari Indonesia yang menghadiri RT 5 Merasa dampak sosial dan lingkungan perkebunan kelapa sawit skala besar tidak menjadi fokus pembicaraan, sehingga mereka merasa Forum RT 5 di Kuala Lumpur itu mengabaikan kepentingan petani kecil dan penduduk sekitar, tetapi hanya berpihak pada perusahaan besar.

Perwakilan Petani dari Riau, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, mengatakan bahwa “ Petani kecil semestinya dilibatkan secara lebih aktif dalam seluruh proses pertemuan tersebut sehingga masalah-masalah yang kami hadapi didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap minyak sawit berkelanjutan”. Menurut mereka pertemuan RT 5 dinilai hanya sebagai ajang bagi perusahaan-perusahaan besar untuk membangun citra baik.

Petani kelap sawit Indonesia dan LSM-LSM pendukungnya menginginkan langkah yang lebih nyata dapat dihasilkan dari pertemuan RSPO ini. Menurut mereka, sejak RT 4 tahun lalu yang berlangsung di Singapura, belum terlihat perubahan nyata yang dilakukan anggota RSPO, terutama dibidang sosial seperti penanganan konflik dengan masyarakat lokal/ adat yang berlangsung hingga hari ini ( 12/11).

Dalam rekomendasi yang disampaikan pada rapat pleno yang diikuti 5000 peserta kemarin ( 20/11), juru bicara petani yang diwakili Marcus Colchester dari Forest Peoples Programme (FPP), sebuah LSM HAM International dari inggris, Menyatakan dengan tegas bahwa petani sawit menginginkan agar RSPO yang ke 5 ini membentuk Badan khusus yang independent untuk penyelesaian konflik antara masyarakat lokal / adat di masing-masing negara dengan perusahaan anggota. Badan ini akan bekerja hingga daerah (provinsi dan Kabupaten) dibawah pengawasan langsung oleh eksekutif Board RSPO. Selain itu badan ini hendaknya juga bisa membangun komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengagas dukungan kebijakan pengimplementasian prinsip dan kriteria RSPO.

“ Tidak ada sertifikasi RSPO jika perusahaan-perusahaan anggota RSPO belum menunjukan niat yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat lokal” demikian tegas petani.






English Version

Rountable On Suistainable Palm Oil ( RSPO) Meeting, Kuala Lumpur, Malaysia

Press Statement
21st November 2007

“ Suistanable Palm Oil Meeteing Must Adress Smallhoder Concerns ”

Small- scale farmers from indonesia are urging the Routable On Suistanable Palm Oil to pay more attention to their needs and those of local communities at its 5th annual confrence ( RT 5) in Kuala Lumpur. They are concern that the multistakholder international meeting is avoiding discussion of the social and enviromental impacts of large-svale oil palm palntaions. Instead, it is acting in the interest of big company.

Representaives of farmers from Riau, Jambi, North Sumatera, East Kalimantan and west Kalimantan said : “ Small- Scale farmers should be more actively involved in the meeting as a whole so that all parties with interest in suistanable palm oil hear about the problems we are facing”. They see the Roundtable meeting is little more than a means for large companies to improve their image.

Indonesian Peseant farmers and NGOs thet suport them want the RSPO to take much strongger measures at this fifth Rountable gathering. They say that palntaion companies who are RSPO members have shown few signs of change since the RT 4 Companies who are RSPO mebers have shown few signs of change since the RT 4 meeting in Singapore last year, particulary in dealing with social issues such as conflicts with local or indegenous communities. These include Sambas case, in Senuju conflict with local or Indegenei=ous comunitis. These include Sambas case , in senuju vilage, Sebungga village ( border line between Indonesia and Malaysia) in West Kalimantan. Province for instance, and other cases that are still happening today.

The recommendations of the smallholders Task Foce, which represents the interset of small- scale oil palm growers from a number of countries, were presented yesterday in a plenary session. Marcus Colchester from Forest Peoples Programme (FPP), a UK- Based NGO which works internationally, was the peasent farmers ‘ Spokesperson. He clearly told the five hundred RT 5 participants that small-scale oil palm farmers want the RSPO to set up an independent conflict resolutions body. The aim of this body would be to help to settle conflict between local or indegenous communites from producer countries and palntaion companies belonging to the RSPO executive borad. This would also develop communication at local government level and strenghten support for the implementaion of RSPO Principles and Criteria for “ suistanable palm oil”.

“There should be no RSPO certification until member compaies have domonstrated genuine commitment to resolving conflict with local communities”, the peasant farmers insisted.